🥅 Kemukakan Kebijakan Pemerintah Jepang Dalam Bidang Bahasa Indonesia

Jakarta - Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun, tepatnya sejak tahun 1942-1945. Kehadiran Jepang di Indonesia memang disambut dengan gembira rakyat pada masa bantuan berbagai data intelijen, negara Matahari Terbit itu berhasil membuat propaganda agar mendapat simpati rakyat itu nampaknya berhasil, Indonesia berada di dalam cengkraman Jepang pada saat itu. Tak hanya itu, Jepang juga membuat berbagai macam kebijakan yang membuat rakyat Indonesia itu tentu saja berdampak kehidupan rakyat Indonesia di berbagai bidang baik itu ekonomi, sosial, budaya, militer, kebudayaan, bahasa, dan tentu saja begitu, sejumlah kebijakan di masa penjajahan Jepang ikut menguntungkan dan tak sepenuhnya negatif. Berikut Positif Kebijakan Jepang di Zaman PenjajahanDikutip dari buku Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA Kelas XI oleh Dr Abdurakhman dkk, ada beberapa dampak positif dari kebijakan Jepang saat menjajah Indonesia, yaituBahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar di sekolah. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari di kalangan pribumi justru menjadi sarana persatuan yang tidak disadari pemerintah Jepang. Mengutip laman Kebudayaan Kemdikbud, tujuan Jepang awalnya mengeluarkan kebijakan ini adalah untuk menarik hati pribumi. Namun, mereka tak menyadari hal ini menjadi dampak positif bagi gerakan anti-Belanda yang secara tak langsung juga menumbuhkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk pelatihan militer dan semi-militer yang menjadi bekal rakyat Indonesia dalam menghadapi peperangan dan cikal bakal militer Indonesia saat bendera Merah Putih dan penggunaan lagu Indonesia Raya juga kebijakan tak disadari dan menguntungkan Negatif Kebijakan Jepang di Masa PenjajahanDikutip dari buku Masa Pendudukan Jepang di Indonesia karya Ringo Rahata, Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan yang tentu saja merugikan bagi rakyat Indonesia, seperti1. Penguasaan terhadap perkebunan dan pertanianPemerintah Jepang menguasai serta menyita harta milik musuh dalam hal ini Indonesia dengan menyita perkebunan, bank, pabrik, dan perusahaan vital pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi.2. Penguasaan terhadap keuangan dan perdaganganPemerintah Jepang berusaha mempertahankan nilai gulden atau rupiah Hindia Belanda. Bank-bank Belanda dilikuidasi dan digantikan dengan bank-bank Jepang seperti Yokohama Ginko, Mitsui Ginko dan Kana hanya itu, pajak dipungut dari berbagai sumber. Termasuk pajak penghasilan dan ada perbedaan pajak antara orang Eropa dan Pengawasan terhadap pendidikanPendidikan di Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda ketika mulai menerapkan politik etis. Jumlah sekolah dasar dan sekolah lanjutan menurun. Begitu pula jumlah murid dan guru yang ikut menurun. Akibatnya, angka buta huruf menjadi sangat Pengawasan terhadap media komunikasiAngkatan perang Jepang mengendalikan sepenuhnya media komunikasi seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, dan pertunjukan sandiwara. Dengan demikian, propaganda Jepang dapat tersebar secara luas dan sangat Rakyat hidup lebih sengsaraSalah satu kebijakan yang paling menyengsarakan rakyat adalah kebijakan romusha, kemiskinan, penyebaran polisi khusus yang akhirnya menghadirkan rasa takut serta trauma bagi masyarakat dampak positif atau negatif dari kebijakan Jepang di Indonesia pada zaman penjajahan. Meski penuh tekanan, masyarakat Indonesia bersama dengan tokoh-tokoh bangsa mampu membawa kemerdekaan dan kehidupan damai seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya, detikers! Simak Video "Penembakan di Jepang Satu Tentara Tewas, Pelaku Ditangkap" [GambasVideo 20detik] twu/twu

Padazaman Pendudukan Jepang, bahasa Belanda dilarang. Pemerintah Jepang mengeluarkan larangan pemakaian bahasa Belanda secara ketat. Pemerintah Jepang mengirimkan ratusan guru bahasa Jepang ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk mengajar bahasa Jepang. Sebaliknya orang Jepang juga mempelajari bahasa Indonesia dengan tujuan agar ^{Setelah menduduki Indonesia Jepang mengambil berbagai kerbijakan. Kebijakan Pemerintah Balatentara Jepang, meliputi berbagai bidang, diantaranya. a. Bidang ekonomi 1 Perluasan areal persawahan. Setelah menduduki Indonesia, Jepang melihat bahwa produksi beras tidak akan mampu meme-nuhi kebutuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demi-kian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus menurun. 2 Pengawasan pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan pertanian diawasi secara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa’. Ketentuan itu sangat merugikan petani dan yang berani melakukan pelanggaran akan dihukum berat. Badan yang menangani masalah pelanggaran disebut Kempetai Korps Polisi Militer, suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Pengawasan terhadap produksi perkebunan dilakukan secara ketat. Jepang hanya mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina. Kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan TAHUN PADI PALAWIJA 1941 1942 1943 1944 Sumber G. Mudjanto, 1992. Tabel Produksi Pangan Tahun 1941-1944 kepentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi harus dihentikan penanamannya karena hanya ber-hubungan dengan kenikmatan. Padahal, ketiga jenis tanaman itu sangat laku di pasaran dunia. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi sangat merugikan rakyat. Pengerahan sumber daya ekonomi untuk kepentingan perang. Untuk menguasai hasil-hasil pertanian dan kekayaan penduduk, Jepang selalu berdalih bahwa untuk kepentingan perang. Setiap penduduk harus menyerahkan kekayaannya kepada pemerintah Jepang. Rakyat harus menyerahkan barang-barang berharga emas dan berlian, hewan, bahan makanan kepada pemerintah Jepang. Untuk memperlancar usaha-usahanya, Jepang membentuk Jawa Hokokai Kebaktian Rakyat Jawa dan Nogyo Kumiai Koperasi Pertanian. Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia semakin sengsara dan penuh penderitaan. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang lebih buruk apabila dibandingkan dengan penderitaan dan kesengsaraan pada masa penjajahan Belanda. Padahal, Jepang menduduki Indonesia hanya tiga setengah tahun, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad. b. Bidang pemerintahan Pada dasarnya pemerintahan pendudukan Jepang adalah peme-rintahan militer yang sangat diktator. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian. Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara ke 16 dengan pusatnya di Jakarta dulu Batavia. Sumatera diperintah oleh Tentara ke 25 dengan pusatnya di Bukittinggi Sumbar. Sedangkan Indonesia bagian Timur diperintah oleh Tentara ke 2 Angkatan Laut dengan pusatnya di Makasar Sulsel. Pemerintahan Angkatan Darat disebut Gunseibu, dan pemerintahan Angkatan Laut disebut Minseibu. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi tiga provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta dua daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini diang-gap tidak efektif sehingga dihapuskan. Akhirnya, Jawa dibagi menjadi 17 Karesidenan Syu dan diperintah oleh seorang Residen Syucokan. Keresidenan terdiri dari kotapraja Syi, kabupaten Ken, kawedanan atau distrik Gun, kecamatan Son, dan desa Ku. Sumatera dibagi menjadi 10 karesidenan dan beberap sub-kare-sidenan Bunsyu, distrik, dan kecamatan. Sedangkan daerah Indonesia Timur yang dikuasai Angkatan Laut Jepang dibagi menjadi tiga daerah kekuasaan, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Seram Maluku dan Papua. Masing-masing daerah itu dibagi menjadi beberapa karesidenan, kabupaten, sub-kabupaten Bunken, distrik, dan kecamatan. Pembagian daerah seperti di atas dimaksudkan agar semua daerah dapat diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintah balatentara Jepang. Namun, untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dibutuhkan jumlah personil pegawai yang banyak jumlahnya. Sedangkan jumlah orang Jepang yang ada di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam bidang pemerintahan. Untuk mengawai dan menjalankan pemerintahan secara efektif merupakan tantangan yang berat karena terbatasnya jumlah pegawai atau orang-orang yang dapat dipercaya untuk memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai, pemerintah Jepang dapat menempuh beberapa pilihan, di antaranya 1. Memanfaatkan orang-orang Belanda yang masih ada di Indonesia. Pilihan ini sangat tidak mungkin karena Jepang sedang menanamkan sikap anti Belanda di kalangan pen-duduk Indonesia. 2. Menggunakan tenaga Timur Asing Cina. Pilihan ini juga sangat berat karena Cina dianggap sebagai lawan politik Jepang yang paling berbahaya untuk mewujudkan cita-cita Jepang, yaitu membangun Asia Timur Raya. 3. Memanfaatkan penduduk Indonesia. Pilihan ini dianggap yang paling realistik karena sesuai dengan semboyan Jepang sebagai saudara tua’ yang ingin membebaskan suadara mudanya dari belenggu penjajahan bangsa Eropa. Di samping itu, pemakaian bangsa Indonesia sebagai dalih agar bangsa Indonesia benar-benar bersedia membantu untuk memenangkan perang yang sedang dilakukan Jepang. Sebenarnya, pilihan-pilihan di atas sama-sama tidak mengun-tungkan. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan bahkan terpaksa Jepang memilih penduduk Indonesia untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Jepang pun dengan berat harus menyerahkan beberapa jabatan kepada orang Indonesia. Misalnya, Departemen Urusan Agama dipimpin oleh Prof. Husein Djajadiningrat, serta Mas Sutardjo Kartohadikusumo dan Surio sebagai Residen Jakarta dan Residen Bojonegoro. Di samping itu, beberapa tokoh nasional yang men-dapat kepercayaan untuk ikut menjalankan roda pemerintahan adalah Ir. Soekarno, Mr. Suwandi, dr. Abdul Rasyid, Prof. Dr. Supomo, Mochtar bin Prabu Mangkunegoro, Mr. Muh, Yamin, Prawoto Sumodilogo, dan sebagainya. Bahkan, kesempatan untuk duduk dalam Badan Pertimbangan Pusat Chuo Sangi In, semacam Volksraad pada zaman Belanda semakin terbuka. Kesempatan untuk menduduki beberapa jabatan dalam peme-rintahan Jepang dan menjalankan roda pemepeme-rintahan merupa-kan pengalaman yang berharga bagi bangsa Indonesia, terutama setelah Indonesia merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia harus mampu menjalankan pemerintahan secara baik. Oleh karena itu, pengalaman pada masa pemerin-tahan Jepang merupakan modal yang sangat berguna karena bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola orga-nisasi besar seperti negara. c. Bidang militer Sejak awal pendudukannya, Jepang selalu berusaha menarik hati bangsa Indonesia agar bersedia membantu pemerintah Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan Sekutu. Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi militer maupun organisasi semi militer. Beberapa organisasi militer yang dibentuk pemerintah Jepang, di antaranya 1 Heiho pembantu prajurit Jepang adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan para pemuda Indonesia. Heiho menjadi bagian Angkatan Darat maupun Angkatan Laut Jepang. Anggota Heiho mendapat latihan kemiliteran agar mampu menggantikan prajurit Jepang di dalam peperangan. Para anggota Heiho mendapat latihan untuk menggunakan senjata senjata anti pesawat, tank, artileri medan, mengemudi, dan sebagainya. Namun, tidak ada satupun anggota Heiho yang berpangkat perwira. Pangkat perwira hanya dipeuntukkan bagi orang-orang Jepang. Para anggota Heiho mendapat latihan kemiliteran. Untuk itu, pemerin-tah Jepang menugaskan seksi khusus dari bagian intelejen untuk melatih para anggota Heiho. Latihan dipimpin oleh Letnan Yana-gawa dengan tujuan agar para pemuda Indonesia dapat melak-sanakan tugas intelejen. 2 Pembela Tanah Air PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Menjelang berakhirnya latihan kemiliteran angkatan ke 2, keluarlah surat perintah untuk membentuk PETA. Namun, Letjen Kamakici Harada memutuskan agar pembentukkan PETA bukan inisiatif pemerintah Jepang, melainkan inisiatif bangsa Indonesia. Untuk itu, dicarilah seorang putera Indonesia yang berjiwa nasionalis untuk memimpin PETA. Akhirnya, pemerintah Balatentara Jepang meminta Gatot Mangunpraja Gambar Jajaran Angkatan Muda, mulai kanak-kanak dilatih kemiliteran oleh Jepang Sumber Tugiyono, 1985. seorang nasionalis yang bersimpati terhadap Jepang untuk menulis permohonan pembentukkan tentara PETA. Surat permohonan telah dikirim pada tanggal 7 September 1943 dan permohonan itu dikabulkan dengan dikeluarkan peraturan yang disebut Osamu Seirei No. 44, tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukkan PETA, ternyata menarik perhatian para pemuda Indonesia, terutama yang telah mendapat pendidikan sekolah menengah dan para anggota Seinendan. Keanggotaan PETA dibedakan dalam beberapa pangkat yang berbeda sebenarnya bukan pangkat, tetapi nama jabatan. Ada lima macam pangkat, yaitu 1 Daidanco Komandan Batalyon, 2 Cudanco Komandan Kompi, 3 Shudanco Komandan Peleton, 4 Budanco Komanda Regu, dan 5 Giyuhei Prajurit Sukarela. Daidanco Komandan Batalyon dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, para politikus, penegak hukum, dan sebagainya. Cudanco Komandan Kompi dipilih dari mereka yang bekerja, tetapi belum memiliki jabatan yang tinggi seperti para guru, juru tulis, dan sebagainya. Shudanco Komandan Peleton biasanya dipilih dari para pelajar sekolah lanjutan pertama dan atas. Budanco Komanda Regu dan Giyuhei Prajurit Sukarela dipilih dari para pelajar sekolah dasar. Para pemuda yang menjadi anggota PETA dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu; 1 mereka yang menjadi anggota PETA dengan semangat yang tinggi, 2 mereka yang menjadi anggota PETA karena dipengaruhi orang lain, dan 3 mereka yang menjadi anggota PETA dengan perasaan acuh tak acuh. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik akan membawa perubahan hidup bangsa Indonesia, yaitu sebagai bangsa yang merdeka. Di sam-ping itu, ada yang percaya pada ramalan Joyoboyo bahwa Jepang akan meninggalkan Indonesia dan Indonesia akan menjadi negara yang merdeka. Untuk itu, Indonesia memerlukan tentara untuk mengamankan wilayahnya. Para anggota PETA mendapat pendidikan militer di Bogor pada lembaga Jawa Boei Giyugun Kanbu Renseitai Korps Latihan Pemimpin Gambar Para wanita dilatih baris-berbaris Sumber Tugiyono, 1985 Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Nama lembaga itu kemudian berubah menjadi Jawa Boei Giyugun Kanbu Kyoikutai Korps Pendidikan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Setelah mendapat pendi-dikan, mereka ditempatkan pada daidan-daidan yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. Dalam perkembangannya, beberapa anggota PETA mulai kecewa terhadap pemerintah Balatentara Jepang. Kekecewaan itu berujung pada meletusnya pemberontakkan. Pemberontakkan PETA terbesar terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 yang djipimpin oleh Supriyadi. Pemberontakkan itu dipicu karena kekejaman Jepang dalam memperlakukan para pemuda yang dijadikan tenaga romusha. Adapun organiasi semi militer yang dibentuk Jepang antara lain; 1 Gerakan 3A Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia merupakan organisasi sosial yang bertujuan untuk mewadahi bangsa Indonesia agar lebih mudah untuk mengaturnya, terutama untuk mencapai tujuan Jepang. Gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, bertujuan a Menghimpun bangsa indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang. b Mempropagandakan kemenangan Jepang. c Menanamkan anti Barat, terutama Belanda, Inggris, dan USA. 2 Pusat Tenaga Rakyat Putera. Putera dibentuk untuk menggantikan Gerakan 3 A. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan semangat bangsa Indonesia dalam membantu pemerintah Jepang dalam perang melawan Sekutu. Putera didirikan pada tanggal 1 Maret 1943 dipimpin oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kyai Haji Mansyur. Mengapa Jepang memilih tokoh-tokoh yang terkenal dan berpengaruh untuk memimpin Putera? Namun, para tokoh pergerakan nasional itu ingin menggunakan Putera sebagai alat perjuangan. Maksud tersebut diketahui oleh Jepang sehingga organisasi itu dibubarkan pada tahun 1944. Dengan demikian, maksud pembentukkan Putera tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. 3 Jawa Hokokai Kebaktian Rakyat Jawa. Organisasi ini dibentuk pada Gambar Latihan Seinendan bagi para pemuda Sumber Tugiyono, 1985. tahun 1944, setelah kedudukan pasukan Jepang semakin terdesak. Tujuannya adalah untuk menggerakan seluruh rakyat Indonesia agar berbakti kepada Jepang. Sebagai tanda bahwa rakyat benar-benar berbakti, maka rakyat harus rela berkurban, baik harta benda maupun jiwa dan raga untuk kepentingan perang Jepang. Rakyat Indonesia harus menyerah-kan emas, intan, dan segala harta benda terutama beras untuk kepentingan perang. Akibatnya, kemiskinan merajalela di mana-mana, rakyat hanya berpakaian karung goni, rakyat banyak yang mati karena kelaparan. Rakyat dididik/dilatih kemiliteran untuk memperkuat pertahanan Indonesia apabila diserang oleh Sekutu. Rakyat dipaksa untuk melaksanakan kerja paksa untuk membangun barak-barak militer. Rakyat dipaksa untuk menjadi romusha. d. Bidang sosial Salah satu kebijakan yang cukup penting dalam bidang sosial adalah pembagian kelas masyarakat seperti pada zaman Belanda. Masyarakat hanya dibedakan menjadi saudara tua’ Jepang dan saudara muda’ Indonesia. Sedangkan penduduk Timur asing, terutama Cina adalah golongan masyarakat yang sangat dicurigai karena di negeri leluhurnya bangsa Cina telah mempersulit bangsa Jepang dalam mewujudkan cita-citanya. Hal ini sesuai dengan propaganda Jepang bahwa Asia untuk bangsa Asia’. Namun dalam kenyataannya, Indonesia bukan untuk bangsa Asia, melainkan untuk bangsa Jepang. Untuk mencapai tujuannya, Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang sosial, seperti 1 Pembentukkan Rukun Tetangga RT. Untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk, pemerintah Jepang membentuk Tanarigumi RT. Pada waktu itu, Jepang membu-tuhkan tenaga yang sangat besar jumlahnya untuk membuat benteng-benteng pertahanan, lapangan pesawat terbang darurat, jalan, dan jembatan. Pengerahan masyarakat sangat terasa dengan adanya Kinrohoishi kerja bakti yang menyerupai Gambar Para petani menyerahkan padi ke Jepang Sumber Tugiyono, 1985 dengan kerja paksa. Oleh karena itu, pembentukkan RT dipandang sangat efektif untuk mengerahkan dan mengawasi aktivitas masyarakat. 2 Romusha adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk membantu tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Jepang. Pada awalnya, romusha dilaksanakan dengan sukarela, tetapi lama kelamaan dilaksanakan secara paksa. Bahkan, setiap desa diwajibkan untuk menyediakan tenaga dalam jumlah tertentu. Hal itu dapat dimaklumi karena daerah peperangan Jepang semakin luas. Tenaga romusha dikirim ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ada yang dikirim ke Malaysia, Myanmar, Serawak, Thai-land, dan Vietnam. Para tenaga romusha diperlakukan secara kasar oleh Balatentara Jepang. Mereka dipaksa untuk bekerja berat tanpa mendapatkan makanan, minuman, dan jaminan kesehatan yang layak. Kekejaman Jepang terhadap tenaga romusha menyebabkan para pemuda berusaha menghindar agar tidak dijadikan tenaga romusha. Akhirnya, Jepang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kasar. 3 Pendidikan. Pada zaman Jepang, pendidikan mengalami peru-bahan. Sekolah Dasar Gokumin Gakko diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama enam tahun. Sekolah menengah dibedakan menjadi dua, yaitu Shoto Chu Gakko SMP dan Chu Gakko SMA. Di samping itu, ada Sekolah Pertukangan Kogyo Gakko, Sekolah Teknik Menengah Kogyo Sermon Gakko, dan Sekolah Guru yang dibedakan menjadi tiga tingkatan. Sekolah Guru dua tahun Syoto Sihan Gakko, Sekolah Guru empat tahun Guto Sihan Gakko, dan Sekolah Guru dua tahun Koto Sihan Gakko. Seperti pada zaman Belanda, Jepang tidak menyelenggarakan jenjang pendidikan universitas. Yang ada hanya Sekolah Tinggi Kedokteran Ika Dai Gakko di Jakarta, Sekolah Tinggi Teknik Kagyo Dai Gakko di Bandung. Kedua Sekolah Tinggi itu meru-pakan kelanjutan pada zaman Belanda. Untuk menyiapkan kader pamong praja diselenggarakan Sekolah Tinggi Pamongpraja Kenkoku Gakuin di Jakarta. 4 Penggunaan Bahasa Indonesia. Menurut Prof. Dr. A. Teeuw ahli Bahasa Indonesia berkebangsaan Belanda bahwa pendu-dukan Jepang Gambar Gambaran yang menunjukkan kemiskinan endemis masa pendudukan Jepang di Indonesia Sumber Tugiyono, 1985. merupakan masa bersejarah bagi Bahasa Indone-sia. Tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan Bahasa Belanda dan digantikan dengan Bahasa Indonesia. Bahkan, pada tahun 1943 semua tulisan yang berba-hasa Belanda dihapuskan diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa pergaulan, teta-pi telah menjadi bahasa resmi pada instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Sejak saat itu, banyak karya sastra telah ditulis dalam Bahasa Indonesia, seperti karya Armin Pane yang berjudul Kami Perempuan 1943, Djinak-djinak Merpati, Hantu Perempuan 1944, Barang Tidak Berharga 1945, dan sebagai-nya. Pengarang lain seperti Abu Hanifah yang lebih dikenal dengan nama samaran El Hakim dengan karyanya berjudul Taufan di atas Angin, Dewi Reni, dan Insan Kamil. Selain itu, penyair terkenal pada masa pendudukan Jepang, Chairil Anwar yang mendapat gelar tokoh Angkatan ’45 dengan karyanya Aku, Kerawang Bekasi, dan sebagainya. Dengan demikian, pemerintah pendudukan Jepang telah mem-berikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk mengguna-kan dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa resmi, bahasa penulisan, dan sebagainya. Bahasa Indonesia pun berkembang ke seluruh pelosok Tanah Air. RANGKUMAN Serangan Jerman ke Polandia pada 1 September 1939 menandai munculnya Perang Dunia II. Serangan itu akhirnya menyulut peperangan di antara negara-negara Eropa, termasuk Amerika Serikat. Oleh karena itu perang ini sering dinamai Perang Eropa. Pada masa Perang Dunia II Jepang mengobarkan Perang Asia Timur Raya. Perang ini diawali dengan penyerbuan yang sangat gemilang pasukan tentara Jepang ke Pangkalan Angkatan Perang Amerika di Pearl Harbour. Setelah penyerbuan itu, bagaikan air bah tak terbendung, pasukan Jepang terus bergerak ke selatan, dan masuk ke Indonesia. Tentara Belanda di Indonesia dengan begitu mudahnya digilas bala tentara Jepang, Akhirnya tentara Belanda menyerah tanpa Gambar Para pekerja Romusha sedang bekerja Sumber Tugiyono, 1985 syarat kepada bala tentara Jepang. Setelah menguasai Indonesia, bala tentara Jepang kemudian membentuk pemerintahan militer pendudukan Jepang, yaitu Pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara Kedua Puluh Lima untuk Sumatra. Pusatnya di Bukittinggi, Pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara Keenam Belas untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta dan Pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makasar Ujungpandang. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia Jepang kemudian membentuk beberapa organisasi. Organisasi itu antara lain. Gerakan Tiga A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai. Jepang juga membentuk organisasi militer, antara lain tanda merah di cut Heiho dan PETA. Di samping membentuk organisasi, Jepang juga mengadakan pengerahan tenaga rakyat secara paksa romusha dan pengerahan/pengumpulan paksa hasil produk pertanian dari rakyat Indone-sia. Walau hanya berlangsung singkat, kurang lebih tiga setengah tahun, pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat mendalam bagi penderitaan bangsaIndonesia. Penderitaan, kelaparan, penyakit menjadi bagian kehidupan yang dominan dalam masa pendudukan Jepang. LATIHAN I. Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara pertanyaan-pertanyaan di} Dalambidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali struktur. Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda

Mas Pur Follow Seorang freelance yang suka membagikan informasi, bukan hanya untuk mayoritas tapi juga untuk minoritas. Hwhw! Home » Sejarah » 5 Kebijakan Jepang di Indonesia Dalam Bidang Politik April 9, 2019 1 min readKebijakan Jepang di Bidang Politik – Sejak berkuasanya Jepang di Indonesia, pemerintahannya kemudian membubarkan semua kegiatan kemasyarakatan, seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan, dan menggantinya dengan organisasi-organisasi bentukan organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam A’la Indonesia MIAI, yang telah berdiri sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda. Organisasi ini mendapat simpati masyarakat sehingga berkembang dengan cepat. Karena khawatir membahayakan kepentingannya, Jepang kemudian membubarkannya pada tahun 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi dengan Hasyin Asj’ari sebagai juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerak para tokoh pergerakan terutama yang bersikap nonkooperatif terhadap Jepang melalui polisi rahasia mereka yang disebut dengan Kempetai. Polisi rahasia ini juga disebarkan ke tengah-tengah rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Jepang menginterogasi, menangkap, dan bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses Kebijakan Jepang di Indonesia Dalam Bidang EkonomiPenghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagaimana sangat ditekankan pada masa sekarang ini, nyaris tidak berlaku pada zaman Jepang Dalam Bidang PolitikDalam rangka lebih menarik simpati bangsa Indonesia, pemerintah Jepang melakukan kebijakan sebagai Mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Membentuk kerja sama dengan para tokoh nasionalis dengan membentuk Gerakan Tiga A, dengan menunjuk Mr. Syamsuddin sebagai ketuanya. Tujuan dari gerakan ini adalah menarik simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu perjuangan Jepang menghadapi Amerika Serikat dan Membentuk kembali organisasi masyarakat yang disebut dengan Poesat Tenaga Rakyat Poetera dan menunjuk empat serangkai, yaitu Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansyur sebagai pemimpinnya. Tujuan dari organisasi ini adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu, Akan tetapi, oleh para tokoh bangsa Indonesia, organisasi bentukan Jepang ini digunakan untuk membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintah Hindia-Belanda. Setelah melihat bahwa Poetera ternyata lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa Indonesia daripada kepentingan Jepang, Jepang kemudian membubarkan Tujuan PUTERA Bagi Bangsa Indonesia Maupun Jepang4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat yang disebut dengan Cuo Sangi In pada tanggal 1 Agustus 1943. Badan ini bertugas mengajukan usul memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ddengan masalah-masalah politik. Badan ini dipimpin oleh Soekarno dengan 43 anggota yang semuanya berasal dari Mendirikan Jawa Hokokai Himpunan Kebaktian Jawa pada tahun 1944. Berbeda dengan organisasi yang lain, organisasi ini dipimpin oleh seorang gunseikan atau seorang kepala pemerintahan karena merupakan organisasi resmi pemerintah. Kata “kebaktian” mengandung arti siap mengorbankan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Jawa Hokokai mengalami nasib serupa dengan organisasi terdahulu yang tidak mendapat sambutan yang diinginkan, terutama di lua pulau HokokaiNah, itulah dampak kependudukan jepang di Indonesia dalam bidang politik beserta kebijakan Jepang selama berkuasa. Demikian artikel yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk Anda, sekian dan terima kasih.

Jepangpun mulai mengadakan aksi gempuran-gempuran dalam menguasai wilayah dan pada akhirnya Jepang pun berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Keberadaan Jepang di Indonesia tidaklah lama, namun banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat Jepang di Indonesia baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial-politik, dan lainnya.

Jakarta - Ketika mendarat di Indonesia, Jepang mulai menerapkan berbagai macam kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang guna mendukung gerak maju Jepang dalam perang tersebut menuntut rakyat Indonesia untuk mengerahkan seluruh sumber daya ekonomi yang buku Sistem Ekonomi Indonesia karya Darwin Damanik dkk, demi menyokong kebutuhan perang, Jepang merombak struktur ekonomi rakyat Indonesia dan mengeksploitasi sumber daya alam secara beberapa kebijakan ekonomi perang guna mendukung pemerintah Jepang,yaituMengawasi dan Memperbaiki Prasarana EkonomiDikarenakan Belanda menghancurkan sejumlah objek vital, termasuk prasarana ekonomi di Indonesia, Jepang memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengawasan dan memperbaiki beberapa prasarana, seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan juga mengawasi gerak-gerik praktik ekonomi rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan pengawasan adalah menetapkan pengendalian harga Wilayah Persawahan Mengutip buku Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA kelas XI oleh Dr. Abdurakhman dkk, keadaan produksi beras di Indonesia pada saat itu sangat menurun, bahkan sekadar untuk memenuhi kebutuhan rakyat pun tidak samping itu, kebutuhan pangan Jepang untuk perang meningkat. Maka dari itu, pemerintah Jepang memperluas wilayah persawahan. Upaya ini dilakukan dengan harapan produksi beras dapat meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan wilayah persawahan tidak hanya terjadi di pulau Jawa, tetapi juga di Sumatra Timur, Kalimantan, dan SulawesiPenanaman Wajib Tanaman untuk PerangEksploitasi yang dilakukan pemerintah Jepang adalah penanaman wajib atas tanaman-tanaman yang dibutuhkan ketika perang, yakni pohon kapas dan pohon kapas digunakan untuk bahan pakaian, sementara pohon jarak digunakan untuk bahan bakar pesawat dan pelumas paksa ini ternyata memberikan dampak kerusakan pada tanah para petani Indonesia, sebagaimana tertulis dalam buku bertajuk Nippon Pengubah Sejarah karya Kegiatan PertanianKegiatan pertanian rakyat Indonesia diawasi oleh pemerintah Jepang secara ketat. Tujuannya adalah untuk mengendalikan harga hasil pertanian, terkhusus juga mewajibkan penyerahan hasil pertanian sebesar 30% untuk pemerintah, 30% diserahkan ke lumbung desa, dan sisanya milik penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi perang yang diterapkan Jepang di Indonesia. Simak Video "Penembakan di Jepang Satu Tentara Tewas, Pelaku Ditangkap" [GambasVideo 20detik] pal/pal

^{KebijakanKebijakan Pemerintah Jepang di Indonesia. Berikut ini berbagai kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Bidang Politik. Pada masa awal pendudukan, Jepang menyebarkan propaganda yang menarik. Sikap Jepang pada awalnya menunjukkan kelunakan, misalnya:}

– Ketua Badan Anggaran Banggar Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia RI Said Abdullah mengajak kementerian koordinator memberikan "legacy" melalui program konsolidatif pada 2024. Pasalnya, pada tahun tersebut terdapat berbagai peristiwa penting sehingga kementerian atau lembaga memerlukan konsolidasi dalam menjalankan arah kebijakan Presiden Joko Widodo Jokowi.Beberapa peristiwa penting pada 2024, seperti 10 tahun Jokowi memimpin pemerintah, estafet kepemimpinan nasional beralih ke pemimpin baru hasil Pemilihan Umum Pemilu 2024, dan DPR RI diisi anggota hasil Pemilu 2024. "Agenda itu penting dan strategis sebagai jalan untuk memastikan berbagai program berjalan dengan baik karena sebagian menteri menjadi calon anggota legislatif, calon presiden, dan calon wakil presiden," ujarnya dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 9/6/2023. Kementerian koordinator yang dimaksud adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemenkopolhukam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves. Baca juga Said Abdullah Optimistis Pemilu 2024 Beri Insentif pada Sektor Riil Said mengingatkan, ada delapan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP Kementerian atau Lembaga K/L pada 2024. Pertama, target pengurangan kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat. Ketiga, kata Said, revitalisasi industri dan riset karena dalam satu dekade Indonesia mengalami deindustrialisasi. Oleh karena itu, deindustrialisasi harus dicegah secara dini dengan cara mengawinkan riset terapan dengan industri."Keempat, penguatan daya saing usaha khususnya di level usaha mikro kecil menengah UMKM. Kami ingin UMKM tidak jago kandang,” ujarnya dalam siaran pers. Said menyebutkan, kontribusi ekspor nonmigas dari UMKM sekitar 15 persen. Padahal, kontribusi nonmigas di Thailand mencapai 29 persen, Singapura 47 persen, bahkan China 60 persen. Baca juga Yakin Presiden Tak Main Dua Kaki, Said PDI-P Betapa Mahal Harga Seorang Jokowi “Perlu konsolidasi antara Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian untuk memastikan kementerian atau lembaga lebih sinergis," ujarnya. Kelima, menurut dia, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang merupakan transformasi menuju energi baru dan terbarukan untuk lepas dari jebakan energi fosil. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P itu menjelaskan, arah kebijakan keenam adalah pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Ketujuh, percepatan pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara karena Presiden Jokowi ingin menjadikan IKN sebagai legacy dan wujud komitmen meratakan pembangunan Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris. "Kedelapan, pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan tertib dan demokratis. Ini menjadi momentum pemerintah untuk membalikkan tudingan berbagai pihak bahwa demokrasi di bawah Presiden Jokowi periode kedua menurun,” ungkapnya. Baca juga Tak Bisa Bahasa Indonesia, Para Bos Smelter Kena Tegur DPR Saat Rapat Said menegaskan bahwa cawe-cawe dari Jokowi merupakan keinginan untuk memastikan tidak ada segregasi tajam yang mengganggu persatuan. "Tahun 2024 menjadi tonggak penting dan kita menjadi bagian dari peristiwa bersejarah. Karena itu berikan legacy melalui program konsolidatif di bawah kementerian koordinator," katanya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

qieSGLy. 129 155 269 473 293 77 243 216 353

kemukakan kebijakan pemerintah jepang dalam bidang bahasa indonesia