Berdasarkan konstruksi UU Desa, Kepala Desa dipilih dalam pemilihan, bukan ditunjuk oleh pejabat tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 31-39. Proses pemilihan itu dapat dipilah berdasarkan tahapan sebelum pemilihan, saat pemilihan, dan setelah pemilihan. Juga pembahasan mengenai asas-asas atau prinsip pemilihan. Sub tema ini, akan menjelaskan pasal yang berkaitan dengan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana disebutkan diatas. a. Prinsip dan Sifat Pemilihan Pasal 31 dan Pasal 34 UU Desa telah mengatur secara tegas prinsip pemilihan Kepala Desa. Pertama, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Perda. Kedua, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Ketiga, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Rumusan mengenai prinsip-prinsip dan sifat pemilihan Kepala Desa adalah berikut Pasal 31 1 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. 2 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Cukup jelas Pasal 32 Ayat 1 Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Penjelasan Pemberitahuan BPD kepala Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota Ayat 2 Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Ayat 3 Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat mandiri dan tidak memihak. Penjelasan Cukup jelas Ayat 4 Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa. Penjelasan Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya. Pasal 33 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan a. Warga negara republik indonesia b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa. c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. Berusia paling rendah 25 dua puluh lima tahun pada saat mendaftar; f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 satu tahun sebelum pendaftaran; h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 lima tahun atau lebih, kecuali 5 lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. Berbadan sehat l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 tiga kali masa jabatan; dan m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Perda. Penjelasan Cukup jelas Pasal 34 Ayat 1 Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa; Ayat 2 Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Ayat 3 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan; Ayat 4 Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Ayat 5 Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Penjelasan Cukup jelas Ayat 6 Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Penjelasan Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada ABPD Kabupaten/Kota adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan. Pasal 35 Penduduk desa sebagaimana dalam pasal 34 ayat 1 yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 tujuh belas tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. Penjelasan Cukup jelas Pasal 36 Ayat 1 Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa; Ayat 2 Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan kepada masyarakat desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Ayat 3 Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Cukup jelas b. Pra-pemilihan Ada proses yang harus dilalui sebelum penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melibatkan para pemangku kepentingan. Proses itu antara lain adalah Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa pasal 32 ayat 1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa pasal 32 ayat 2 jo pasal 34 ayat 4. Penjaringan calon oleh Panitia Pemilihan pasal 34 ayat 5. Penetapan balon Kepala Desa sebagai calon oleh panitia pemilihan, dan pengumumannya kepada masyarakat pasal 36 ayat 1 dan 2. Peluang masa kampanye bagi calon yang sudah ditetapkan Pasal 36 ayat 3 c. Pemilihan Undang-Undang Desa menetapkan bahwa setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah berhak untuk memilih pada hari H pemilihan Kepala Desa. Setiap penduduk yang mempunyai hak memilih datang sendiri ke tempat pemungutan suara dan menentukan pilihannya tanpa paksaan. Mekanisme pemilihan serentak tersebut masih akan ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, sebagaimana disinggung pasal 31 ayat 3 berikut Pasal 31 Ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Cukup jelas d. Pasca Pemilihan Ketentuan-ketentuan mengenai pascapemilihan Kepala Desa dituangkan dalam pasal 37-39. Pasal 37 lebih menekankan pada penentuan siapa yang terpilih dan mekanisme penyelesaian sengketa; pasal 38 mengatur tentang pelantikan; dan pasal 39 mengatur masa jabatan Kepala Desa. Rumusan lengkapnya sebagai berikut Pasal 37 Ayat 1 Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Ayat 2 Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. Ayat 3 Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada badan permusyawaratan desa paling lama 7 tujuh hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 4 Badan permusyawaratan desa paling lama 7 tujuh hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota. Ayat 5 Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi kepada desa paling lama 30 tiga puluh hari sejak tanggal penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk surat keputusan Bupati/Walikota. Ayat 6 Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Penjelasan ayat 1 – 6 Cukup Jelas Pasal 38 Ayat 1 Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 tiga puluh hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Ayat 2 Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji. Ayat 3 Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai berikut “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penjelasan ayat 1– 3 Cukup Jelas Pasal 39 Ayat 1 Kepala Desa memegang jabatan selama 6 enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Penjelasan Yang dimaksud dengan terhitung sejak tanggal pelantikan adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa, maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 enam tahun Ayat 2 Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Penjelasan Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 dua kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 dua kali masa jabatan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 satu kali masa jabatan. Pembahasan di DPR Dalam DIM Oktober 2012, Pemilihan Kepala Desa diatur sendiri dalam satu bab yang terdiri dari 5 pasal. Jumlah pasal bertambah menjadi 9 pasal berkat perdebatan fraksi-fraksi dengan beberapa usulan signifikan. Dalam UU Desa pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa menjadi bagian dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diatur dalam pasal 31-39. Rumusan dalam RUU mengalami beberapa perubahan, terutama pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak, biaya pemilihan Kepala Desa, dan masa jabatan Kepala Desa. Perubahan ini pula yang menjadi perdebatan fraksi-fraksi pada saat pembahasan. Berikut adalah point-point perubahan penting dalam pembahasan pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak pasal 31 UU Desa. Di dalam RUU, tidak ada klausul mengenai pemilihan Kepala Desa secara serentak. Ini kemungkinan dipengaruhi kebijakan pilkada serentak, mengingat pembahasan RUU Desa dilakukan bersamaan dengan RUU Pemda dan RUU Pilkada. Biaya pemilihan Kepala Desa pasal 34 ayat 6 UU Desa. Sebagian besar Fraksi setuju dengan draft RUU bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBDes. Akan tetapi FPPP mengusulkan biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBD, meliputi pengadaan surat suara, kotak suara, dan sarana dan prasarana pemilihan. Masa jabatan Kepala Desa pasal 39 UU Desa. Dalam rumusan RUU, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 satu kali masa jabatan. Dalam rumusan DIM, FPDIP, FPAN, dan Gerindra setuju dengan usulan RUU. FPD dan FPG mengusulkan masa jabatan Kepala Desa adalah 10 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan. Alasan FPD dan FPG mengusulkan 10 tahun untuk mempermudah proses di level perencanaan terutama dalam penyusunan RPJM 5 tahun. Dengan pembatasan hanya bisa dipilih kembali satu periode memberi ruang bagi regenarasi kepemimpinan, dan disaat yang sama Kepala Desa terpilih juga memiliki cukup waktu untuk merealisasikan program-program yang direncanakan. FPG berpendapat, usulan 10 tahun lebih untuk menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat. Fraksi PPP mengusulkan jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa jabatan. Lain lagi dengan Fraksi Partai Hanura yang mengusulkan jabatan Kepala Desa merujuk pada periodisasi jabatan politik pimpinan wilayah dari presiden sampai Bupati dan walikota, yakni 5 tahun. Dalam pendapat akhir mini tanggal 11 Desember 2011, Fraksi PKS memberikan pandangannya sebagai berikut “Pasal 39 ayat 1 dan 2, tentang masa jabatan Kepala Desa kami mengusulkan perubahan sebagai berikut Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 2 Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.”. Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko pada Rapat Kerja IV tanggal 11 Desember 2013, menyampaikan pandangan atau keputusan Pansus sebagai berikut “Adapun mengenai jabatan Kepala Desa, yang tercantum di dalam Pasal 39, awalnya terdapat 2 alternatif rumusan, yaitu pasal 39 ayat 1, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat 2, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Adapun alternatif kedua adalah, Pasal 39 a. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat 2, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pada akhirnya, tadi dicapai kesepahaman bahwa Pasal 39 itu memilih alternatif pertama”. Akhirnya dalam rapat paripurna DPR tanggal 18 Desember 2013, keputusan masa jabatan Kepala Desa diputuskan menjadi 6 tahun dan dapat dipilih kembali selama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Akhmad Muqowam “….Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, Kepala Desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut”. Sementara itu, Fraksi PKB dalam rapat paripurna melalui juru bicaranya Abdul Kadir Karding memberikan catatan, PKB mengusulkan masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun. “….Kita setuju disahkan, dengan harapan kesejahteraan segera tercapai. Namun Fraksi PKB perlu beri catatan, PKB mengusulkan agar masa jabatan kades 2 kali selama 8 tahun. Artinya, setiap kali 8 tahun,”. Perdebatan mengenai masa jabatan Kepala Desa menyita perhatian para anggota Dewan, tetapi pada akhirnya yang disepakati adalah rumusan Pasal 39. Tanggapan Pemilihan Kepala Desa secara langsung dipilih oleh rakyat atau biasa disebut sebagai Pilkades, telah berlangsung sebelum adanya Pemilihan Kepala Daerah langsung. Aturan Pilkades bahkan telah diatur pada masa orde baru melalui UU No. 5/1979. Undang-Undang Desa mengatur pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di kabupaten/kota dengan biaya yang dibebankan kepada APBD Pasal 31. Di dalam Penjelasan Umum UU ini, dijelaskan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada APBD kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan ini, maka akan ada Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Oleh karena itu, dalam UU ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa selama menunggu proses Pilkades diselenggarakan dan terpilihnya Kepala Desa yang baru. Terkait dengan biaya Pilkades, dalam UU No. 32/2004 tidak diatur mengenai biaya perhelatan Pilkades. Pengaturan biaya Pilkades diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Perda. Pada prakteknya, ada daerah-daerah yang membebankan biaya Pilkades kepada para calon Kepala Desa, seperti yang terjadi di desa Curug Wetan, Kabupaten Tangerang. Biaya yang dibebankan ini meliputi semua tahapan Pilkades sampai pengadaan seragam panitia pemilihan. Tentu saja ini membebankan para calon Kepala Desa. Akibatnya, setiap perhelatan Pilkades tidak banyak warga yang mau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Persyaratan untuk menjadi Kepala Desa diatur dalam Pasal 33 UU Desa. Salah satu persyaratan untuk menjadi Kepala Desa berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama. Persyaratan ini tidak berubah sejak zaman UU No. 5/1979. Padahal dalam RUU Desa, persyaratan untuk menjadi Kepala Desa diusulkan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Undang-Undang Desa tidak memberikan batasan usia bagi calon Kepala Desa. Pengaturan tentang masa jabatan Kepala Desa mengalami perubahan sesuai dengan rezim undang-undang yang berlaku. Undang-Undang No. 22/1999 mengatur masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun. Aturan ini tidak berubah dari rezim UU sebelumnya UU No. 5/1979. Undang-Undang No. 32/2004 mengurangi masa jabatan Kepala Desa menjadi 6 tahun dan hanya dapat menjabat 1 kali masa jabatan berikutnya. Undang-Undang Desa kemudian memberikan kesempatan lebih lama kepada Kepala Desa untuk menjabat. Dalam UU ini disebutkan jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat kembali paling banyak tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut Pasal 39 UU Desa. Legitimasi Kepala Desa Kepala Desa memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat karena ia dipilih langsung oleh rakyat desa. Menurut Sutoro Eko 2013, legitimasi merupakan dimensi paling dasar dalam kepemimpinan Kepala Desa. Seorang Kepala Desa yang tidak legitimate, maka ia akan sulit mengambil keputusan fundamental. Kepala Desa akan mendapatkan legitimasi yang kuat apabila ia ditopang dengan modal politik yang kuat, yang berbasis pada modal sosial, bukan politik uang. Ongkos transaksi ekonomi pada saat Pilkades akan sangat rendah jika seorang calon Kepala Desa memilki modal sosial yang kaya dan kuat. Sebaliknya, transaksi ekonomi akan sangat tinggi untuk meraih kemenangan jika calon Kepala Desa tidak memiliki modal sosial yang kuat, menggunakan politik uang. Kepala Desa yang menang karena politik uang akan melemahkan legitimasinya. Sebaliknya Kepala Desa yang kaya modal sosial tanpa politik uang, maka akan memperkuat legitimasinya. Legitimasi yang kuat dari hasil modal sosial yang kuat pula, akan memunculkan kepemimpinanan Kepala Desa yang inovatif dan progresif. Ia akan mampu bekerja dengan mengedepankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dimaknai sebagai dibukanya akses informasi bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi mengenai kebijakan, pelayanan, dan keuangan desa. Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai, disediakan untuk dipahami, dan dapat dipantau oleh masyarakat. Partisipasi dimaknai sebagai pelibatan warga dalam seluruh proses pengambilan keputusan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan akuntabilitas berarti Kepala Desa dapat mengemban amanah dengan baik, dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, dan tidak melakukan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat desa. Kepala Desa yang inovatif dan progresif dalam menjalankan roda pemerintahannya, akan mendapatkan kepercayaan trust dari warga. Ketika ia akan mencalonkan kembali, ia telah memiliki modal sosial yang kaya dan kuat, sehingga akan mudah baginya untuk mendapatkan kembali jabatan sebagai Kepala Desa pada saat Pilkades berikutnya. Namun, mendapatkan posisi bagus di hadapan masyarakat tak menjamin Kepala Desa bisa bertakhta dengan baik selamanya. Misalnya, ketika ada konflik kepentingan tentang pembangunan antara masyarakat desa yang dipimpin Kepala Desa dengan Bupati/Walikota. Dalam hal ini Kepala Desa harus benar-benar bisa menempatkan dirinya dengan baik karena legitimasi Kepala Desa tak hanya dari penduduk desa melalui pemilihan langsung vide Pasal 34 ayat 1, tetapi juga dari Bupati yang mengesahkan Kepala Desa terpilih vide Pasal 37 ayat 5 UU Desa. Apalagi jika perselisihan, posisi Bupati sangat sentral. Untuk meminimalisasi peluang konflik karena pemilihan, pemerintah daerah kabupaten/kota diberi ruang untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa’ vide Pasal 31 ayat 2 UU Desa. Salah satu isu krusial dalam pemilihan Kepala Desa adalah mekanisme penyelesaian perselisihan. Seperti halnya pemilihan umum pemilu dan pemilihan kepala daerah pilkada, pemilihan kepala daerah pun potensial menimbulkan perselisihan antarcalon. Undang-Undang Desa tampaknya tak memasukkan pemilihan Kepala Desa baik ke dalam rezim pemilu maupun rezim pilkada, sehingga proses penyelesaiannya dibuat sesederhana mungkin. Pasal 37 ayat 6 hanya menyebutkan “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5”. Berarti paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 37 ayat 5. Pertanyaan yang mesti dijawab, apakah mekanisme penyelesaian perselisihan itu menggunakan forum ajudikasi sebagaimana layaknya sengketa pemilu/pilkada, atau hanya melalui mediasi, atau malah sepenuhnya ditentukan oleh Bupati/Walikota tanpa perlu memanggil para pihak. Jika merujuk pada Pasal 37 ayat 5, pengesahan Kepala Desa terpilih dituangkan dalam SK Bupati/Walikota, sehingga proses penyelesaian hukumnya bisa bermuara ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Daftar Isi Update terbaru 14 June 2016.

Bahwapemilihan kepala desa dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 2. Bahwa pemilihan kepala desa benar-benar telah diselenggarakan oleh warga yang berhak memilih dan dilaksanakan secara LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL. Kami sebagai calon kepala desa tersebut, telah melihat dan menyaksikan

Abstrak Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan sistem politik yang signifikan, diantaranya adalah sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Desa. Metode dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Fokus penelitiannya adalah Tingkat kepentingan politik Lokal etnisitas,Tingkat Intensitas isu Etnisitas dan Tingkat produksi isu etnisitas dalam proses kampanye. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah model Interaktif Milles dan Habermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala desa ada kepentingan politik lokal. Terlihat dari intervensi dan pengarahan massa untuk memilih pasangan tertentu. Tingkat intensitas isu etnisitas dalam pemilihan Kepala Desa Wederok berkaitan dengan dua hal yakni hakekat adat dan tuan tanah. Produk Isu Etnisitas berasal dari kelompok-kelompok kepentingan. Peneliti menyarankan Perlunya pendidikan politik bagi masyarakat, revitalisasi Adat sesuai dengan kebiasaan nenek moyang dan rekonsiliasi antara anggota Suku Ikumuan. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the has not been able to resolve any citations for this R. Lau David RedlawskThis book attempts to redirect the field of voting behavior research by proposing a paradigm-shifting framework for studying voter decision making. An innovative experimental methodology is presented for getting inside the heads’ of citizens as they confront the overwhelming rush of information from modern presidential election campaigns. Four broad theoretically-defined types of decision strategies that voters employ to help decide which candidate to support are described and operationally-defined. Individual and campaign-related factors that lead voters to adopt one or another of these strategies are examined. Most importantly, this research proposes a new normative focus for the scientific study of voting behavior we should care about not just which candidate received the most votes, but also how many citizens voted correctly - that is, in accordance with their own fully-informed case study tests the significance of leadership, party identification, religious orientation, political economy, and sociological and demographic factors in the legislative and presidential choices of voters in the new Indonesian democracy. Data were obtained from four national opinion surveys conducted by the authors following parliamentary elections in 1999 and 2004 and the two-round presidential election in 2004. Bivariate and multivariate analyses of our data confirm the significance of leadership and party ID and the nonsignificance for the most part of other variables tested, including religious orientation, long the most popular explanation for the Indonesian J AbbasAbbas, Rusdi J. 2013. Demokrasi di Aras Politik Elit Lokal di Maluku Unified Theory of Party Competition A Cross-National Analysis Integrating Spatial and Behavioral Factors. Cambridges, Cambridges University Press Almond, Gabriel A dan Sidney VerbaJames F AdamsIii MerrillSamuel Dan GrofmanBernardAdams, James F., Merrill III, Samuel., dan Grofman, Bernard., 2005. A Unified Theory of Party Competition A Cross-National Analysis Integrating Spatial and Behavioral Factors. Cambridges, Cambridges University Press Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara terj SahatSimamora. Jakarta Bumi EtnisMenuju Politik IdentitasSri BuchariAstutiBuchari, Sri Astuti. 2014. Kebangkitan EtnisMenuju Politik Identitas. Jakarta Yayasan Obor DeniDeni, Aji. 2014. Politik Elit Lokal. Pemilu,Konflik dan Multikuturalisme. Yogyakarta NaufanPustaka Bekerjasama dengan Strukturasi Dasardasar Pembentukan Struktur Sosial MasyarakatAnthony GiddensGiddens, Anthony. 2010. Teori Strukturasi Dasardasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta Pustaka Etnik. Dinamika Politik Lokal di KendariSofyan SjafSjaf, Sofyan. 2014. Politik Etnik. Dinamika Politik Lokal di Kendari. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.

slogan pemilihan kepala desa